DISKOMINFO HALMAHERA SELATAN
Shadow

Siaran Pers

Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz SIARAN PERS NO. 281/HM/KOMINFO/10/2018

Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz SIARAN PERS NO. 281/HM/KOMINFO/10/2018

Siaran Pers
Siaran Pers No. 281/HM/KOMINFO/10/2018 Selasa, 16 Oktober 2018Ā  TentangĀ  Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Ā  Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperhatikan pencegahan terjadinya saling mengganggu, efisiensi dan ekonomis, perkembangan teknologi, dan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan serta dalam rangkaĀ rencana pengurangan 100 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika,Ā Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadapĀ Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentangĀ Perencanaan Penggu...
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik  SIARAN PERS NO. 01/HM/KOMINFO/01/2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik SIARAN PERS NO. 01/HM/KOMINFO/01/2018

Siaran Pers
SIARAN PERS No. 01/HM/KOMINFO/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018 Tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik JakartaĀ - Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Pasal 62 ayat (4) PP PSTE mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengakuan penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dalam Peraturan Menteri. RPM ini telah disusun sejak tahun 2015 dengan melibatkan berbagai ...
error: Content is protected !!